Indonesia Krisis Pupuk akibat Perang Ukraina

PARBOABOA, Jakarta - Indonesia mengalami krisis pupuk setelah perang Ukraina terjadi, karena pasokan diimpor dari negara tersebut. Pemerintah di tanah air sedang melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan mengoperasikan pabrik NPK di Aceh Utara, Provinsi Aceh dan ditarget memproduksi 1,14 juta ton.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, saat ini ancaman krisis pangan melanda dunia akibat rantai pasok pupuk yang terganggu karena perang di Ukraina serta perubahan iklim. Pemenuhan pupuk di Indonesia juga menjadi terganggu.

Presiden menyebut, dia setiap bertemu petani selalu yang disampaikan adalah, “Pak, pupuk enggak ada. Pak pupuk harga tinggi.’ Kalau enggak ada, kalau suplainya turun artinya harga (pupuk) pasti naik otomatis, apalagi yang bersubsidi. Inilah problem besar kita yang harus kita atasi,” kata Presiden saat berada di Aceh, Jumat (11/02/2023).

Jokowi melanjutkan, dengan dioperasionalkannya pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, harapannya bisa memproduksi hingga 1,14 juta ton dan mampu menopang kebutuhan pupuk nasional.

“Saya ingin agar kapasitas yang ada di sini 570 ribu ton kali dua berarti 1,14 juta ton itu betul-betul maksimal bisa keluar, sehingga keluhan-keluhan yang ada di petani bisa kita selesaikan,” ucapnya.

Presiden juga menyampaikan harapannya agar KEK Arun dapat menjadi kawasan industri hijau dan menarik investor untuk menanamkan modalnya.

“Perkiraan Pak Wakil Menteri, Pak Pahala kira-kira bisa mempengaruhi 7 persen PDRB di Aceh. Ini sangat gede sekali. Oleh sebab itu, apa pun caranya aset negara sebesar ini jangan sampai idle, jangan sampai berhenti,” katanya.

Jokowi sempat mengatakan tentang terhentinya operasional dua pabrik pupuk yang berada di Provinsi Aceh, yakni Asean Aceh Fertilizer dan PIM, karena masalah energi. Menurutnya hal itu harusnya dapat diatasi.

Dia meminta komitmen bersama dari Kementeri Badan Usaha Milik Negara, PT Pupuk Indonesia, serta PT PIM untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut.

“Saya minta betul-betul komitmen Kementerian BUMN, komitmen Pupuk Indonesia, komitmen di manajemen PIM sendiri betul-betul mencari solusi, mencari jalan keluar untuk urusan gas karena kuncinya ada di situ. Sehingga keluar betul nanti output terpasang sesuai yang kita inginkan 570 ribu ton,” tuturnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya menyebut pengoperasian pabrik pupuk khusus NPK merupakan komitmen dalam penyediaan pupuk untuk ketahanan pangan.

“Keberadaan pabrik ini diharapkan tak hanya memenuhi sebagian kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tapi juga menjaga stabilitas harga pangan nasional,” kata Erick.