Buat Warga Korut Bingung, Ini Kebijakan Aneh yang Diterapkan Kim Jong Un

PARBOABOA, Jakarta – Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dianggap aneh oleh warganya. Salah satunya, yakni kebijakan mengenai kelas Undang-Undang Nuklir.

Warga Korut menilai, kebijakan kelas nuklir tersebut hanya membuang waktu lantaran wajib diikuti selama sepekan penuh. Selain itu, warga Korut juga mengkritik kebijakan Kim Jong Un yang terus-menerus melakukan uji coba terhadap rudal balistik.

Mereka mengaku tidak paham dengan pemerintah yang seakan tidak peduli dengan kondisi ekonomu negara. Bahkan, warga Korut dikabarkan mulai tidak peduli dengan kebijakan Kim Jong Un terkait rudal balistik tersebut.

Warga Korut kini tak lagi tertarik dengan tindakan pemimpin mereka yang selalu saja menuai kecaman global. Mengutip dari CNN Indonesia, Kamis (6/10, berikut beberapa kebijakan Kim Jong Un yang dianggap aneh oleh warganya:

1. Proses Perceraian

Sulitnya proses gugatan cerai di Korut menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang kerap menuai kritik dari para warga. Pasalnya, warga Korut diketahui tidak bisa mengurus surat cerai di pengadilan dengan mudah.

Warga harus mengantre bertahun-tahun karena pemerintah menghambat prosesnya. Pemerintah menganggap perpisahan sebagai dari sikap anti-sosialis. Oleh karena itu, tak sedikit warga yang rela menyuap pemerintah agar kasusnya diselesaikan dengan cepat.

2. Kotak Aduan Basmi Korupsi

Kotak aduan warga terkait korupsi di Korut menjadi salah satu kebijakan aneh bagi warga Korut. Kim Jong Un diketahui berupaya memberantas korupsi dengan menempatkan kotak saran untuk warga.

Namun, mereka yang ingin mengadu diwajibkan menulis identitas diri. Aturan itu pun membuat warga ogah melaporkan kasus kecurangan mengingat nama mereka bakal terungkap.

Dengan kebijakan ini, warga menilai bahwa pemerintah Korut tidak memiliki niat untuk mengakhiri korupsi. Warga menganggap kotak laporan tersebut hanya untuk sekedar pertunjukan saja.

3. Kelas Undang-Undang Nuklir

Kim Jong Un telah mengeluarkan kewajiban kepada warganya untuk mengikuti kelas Undang-undang Nuklir selama sepekan. Padahal, kebijakan tersebut malah mengundang keresahan warganya.

Sebab, masyarakat Korut menilai kewajiban tersebut hanya membuang-buang waktu. Apalagi, kini warga tak lagi peduli dengan persoalan nuklir yang kerap dibahas negara itu. Mereka lebih memikirkan masalah ekonomi negara yang terus mencekik.

"Para warga saat ini sadar betul bahwa pembangunan dan pemilikan senjata nuklir sama sekali tak membantu kehidupan mereka. Dengan demikian kelas itu amat membuang waktu," kata seorang warga, dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (6/10).

"Mereka menuduh pemerintah sebagai paranoid, selalu membuat kesan bahwa AS benar-benar akan menyerang kami," tuturnya lagi.

4. Peluncuran Rudal Balistik

Peluncuran rudal balistik yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara pada 25 September lalu mendapat reaksi negatif dari warganya. Mereka mengaku tidak paham dengan pemerintah yang tak bosan meluncurkan rudal. Padahal, menurut mereka peluncuran rudal tersebut tak bisa menolong kehidupan masyarakat.

"Merespons peluncuran rudal pada 25 September, kebanyakan warga mengkritik pemerintah, mengatakan mereka tak mengerti kenapa pemerintah terus meluncurkan rudal mengingat tindakan itu tak menolong kehidupan masyarakat dan hanya mempersulit ekonomi," kata seorang warga dari Provinsi Hamgyong Utara kepada Radio Free Asia.

Selain itu, warga Korut juga mengaku tak lagi tertarik tentang peluncuran rudal yang terlalu sering dilakukan Kim Jong Un. Mereka justru ingin agar pemerintah lebih memperhatikan ekonomi negara.

"Berita terkait peluncuran rudal belum dikirimkan ke media, tetapi itu berlangsung sangat sering sehingga masyarakat mulai tak tertarik atas topik itu sejak lama. Kebanyakan dari kami sangat kesulitan memenuhi kebutuhan saat ini," ujar dia.

5. Pemerintah Bentuk Pasukan Khusus Tangkap Pencuri Gandum

Kebijakan pemerintah Korea Utara terkait pembentukan pasukan khusus untuk menangkap warga yang mencuri gandum di tengah krisis ekonomi menuai protes keras dari warga.

Sebab, mereka yang ditangkap tidak hanya yang membawa gandum curian, tetapi juga warga yang membawa gandum legal. Salah seorang warga Kota Tokchon yang ditangkap karena membawa gandum legal mengaku marah dengan petugas patroli yang menangkapnya.

Hal itu lantaran ia diminta kembali ke daerah sebelumnya untuk mengonfirmasi bahwa gandum yang ia bawa benar-benar miliknya. "Saya sangat marah ketika mereka menyuruh itu," ucapnya.