Jelang Pemilu 2024, Koalisi Sipil Desak Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT

PARBOABOA, Jakarta – Koalisi masyarakat sipil mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam waktu dekat.

Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Lita Anggraini, langkah ini perlu dilakukan agar RUU PPRT tidak terlupakan di tengah ramainya pembahasan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Untuk itu, kata Lita, pihaknya meminta agar Pemerintah segera menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke DPR dalam minggu ini, sebelum 12 Mei 2023. Sehingga RUU PPRT dapat dibahas dalam sidang DPR yang dimulai pada pertengahan Mei 2023 mendatang.

“Kita yakin bahwa pembahasan bersama DPR dan pemerintah akan menghasilkan UU yang bermanfaat dan implementatif di lapangan demi Indonesia sebagai negara dan bangsa yang ramah dan berkemanusiaan, berkeadilan, tanpa ada pengecualian terhadap PRT,” tuturnya dalam Konferensi Pers Koalisi Sipil untuk UU PPRT, Selasa (9/5/2023).

Dalam kesempatan itu, Vivi Widyawati dari Perempuan Mahardhika menegaskan kembali agar pembahasan RUU PPRT tidak dilupakan. Menurutnya, jika DIM sudah dibahas, maka pengesahan RUU PPRT hanya tinggal selangkah lagi.

“Jangan sampai perjuangan yang sudah panjang, krusial menjadi tertunda ketika sudah mendekati Pemilu dan semua pihak sibuk mempersiapkan Pemilu, karena RUU PPRT ini sangat krusial untuk perempuan,” tuturnya.

Eva Kusuma Sundari dari Koalisi Sipil UU PPRT menambahkan bahwa selama penyusunan DIM, pihaknya akan mengadakan roadshow ke sejumlah kampus untuk menyosialisasikan RUU PPRT.

Ia menilai, sangat penting untuk mengajak mahasiswa dan para pendidik dalam mendukung proses pengesahan RUU PPRT. 

“Semua pihak kami ajak untuk melakukan gerak bersama karena dukungan harus dilakukan semua pihak,” tutur Eva.