Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lanny Jaya Jabotabek: Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Sipil di Papua

PARBOABOA, Jakarta - Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lanny Jaya di Jabotabek (HPMLJ) menilai operasi pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Marthens yang ditawan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNP-PB) menimbulkan ketakutan dan hilangnya rasa keamanan di tengah masyarakat sipil di Papua.

“Operasi militer dalam rangka pembebasan Kapten Philip telah berdampak terhadap hilangnya rasa keamanan di tengah masyarakat sipil,” kata Rio perwakilan HPMLJ Jabotabek saat dihubungi, Jumat (27/4/2023).

Ia menilai hal ini terjadi karena keengganan pemerintah Indonesia dan aparat keamanan menyelesaikan persoalan dengan cara damai sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian materil yang sangat besar bagi rakyat sipil di wilayah konflik di Papua.

“Dampak daripada upaya pembebasan sandera oleh TPN-PB itu kemudian berimbas kepada kriminalisasi dan penyiksaan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil yang disinyalir masih berusia pelajar di distrik Kuyawage, Lanny Jaya,” imbuh Rio.

Mereka mencatat ada delapan warga yang diduga mengalami kriminalisasi, yaitu Witi Uneu (17) warga dari distrik Yal disiksa hingga meninggal dunia dalam tahanan, Preson Gwijangge (15) dari distrik Mebarok masih ditahan dan belum diketahui keberadaannya.

Lalu ada Apendak Karunggu (15) dari distrik Mebarok yang disiksa hingga tidak berdaya, kemudian ditemukan indentitas kartu pelajar hingga dilepaskan dan masih menderita, Kejar Murib (15) distrik Wolongome masih ditahan dan belum diketahui keberadaannya, dan Parina Karunggu (14) distrik Mebarok peluru masih bersarang dalam tubuh sejak 4 April 2023 hingga sekarang.

Selanjutnya, Cerita Telenggen (25) dari distrik Wolongome, Oumeka Tabuni (28) distrik Wutpaga masih dalam tahanan dan belum diketahui keberadaannya, Anak dari bapak Wahyu dari distrik Kuyuwage masih ditahan dan belum diketahui keberadaannya.

Terkait hal itu, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lanny Jaya Jabotabek menyampaikan pernyataan sikap: 

1. Aparat keamanan hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik Nduga dan Kuyawage, Papua
2. Negara segera bentuk tim investigasi independen untuk mencari fakta di lapangan terkait penyiksaan terhadap masyarakat sipil di Papua.
3. Negara segera menggelar dialog damai untuk menyelesaikan konflik di Papua
4. Hentikan pendropan militer di tanah Papua Tarik militer organik dan non-organik dari wilayah konflik.