Lodewijk: Ada 12 Poin Jadi Perhatian DPR di Masa Sidang IV Tahun 2022-2023

PARBOABOA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus mengungkapkan ada 12 poin yang menjadi perhatian pada Masa Sidang IV Tahun 2022-2023.

Ia mengklaim bahwa ke-12 poin ini telah sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

“12 poin menjadi perhatian kita bersama dan kita tahu bahwa itu menjadi kalau dikatakan di media sosial menjadi trending topic, dan itu menjadi warning buat anggota DPR, pada AKD-AKD (alat kelengkapan dewan) yang ada,” kata Lodewijk Freidrich Paulus dalam keterangannya usai Rapat Paripurna DPR RI ke-18 di Kelompok Parlemen, Jakarta, Selasa (14/03/2023).

Lodewijk kemudian membeberkan poin-poin tersebut. Adapun untuk poin pertama adalah kejadian luar biasa masalah keracunan makanan. Kedua, kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak. Kemudian untuk yang ketiga yakni permasalahan penataan tenaga kerja non-ASN atau tenaga honorer.

Keempat ialah pengawasan keamanan pangan yang belum terpadu dengan dilatarbelakangi oleh faktor perubahan iklim.

“Sudah bukti ya, kalau kita terbang akan mendarat katakan dari Surabaya ke Jakarta, lumbung pangan kita terendam yaitu sekitar Jawa Tengah dan perbatasan Jawa Barat,” ucapnya.

Lalu untuk yang kelima adalah kenaikan harga beras dan pangan jelang bulan Ramadhan. Keenam, kenaikan harga BBM non-subsidi di beberapa wilayah. Untuk yang ketujuh, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kedelapan, lanjut Lodewijk, percepatan perizinan kegiatan besar melalui digitalisasi.

Sedangkan yang kesembilan yakni terkait dengan kebakaran Terminal BBM Plumpang di Jakarta Utara yang diharapkan segera adanya solusi untuk mengatasinya.

"Keprihatinan kebakaran di Depok Plumpang Jakarta, DPR RI meminta evaluasi dan menata ulang Depo Pertamina Plumpang," tuturnya.

Kesepuluh, kata Lodewijk, soal polemik putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait penundaan Pemilu 2024.

"Dan kita tahu KPU telah menyampaikan memori banding, kita tinggal lihat follow up-nya seperti apa kita tunggu proses hukum," ujarnya.

Selanjutnya untuk poin kesebelas yakni soal peningkatan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia pada Pemilu 2024.

Sementara itu untuk poin yang terakhir adalah terkait dengan permasalahan kekayaan oknum pejabat ASN di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tidak sesuai dengan profil jabatannya.