Penanganan Inflasi RI, Jokowi: Tidak Ada Negara yang Detail Seperti Kita!

PARBOABOA, Jakarta – Dalam mengendalikan tekanan inflasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa tidak ada negara lain yang melakukan kerja secara mendetail seperti Indonesia.

"Gak ada, cari negara yang kerja kayak kita detail gitu," ujar Jokowi saat menghadiri Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (11/10).

Pasalnya, Jokowi mengatakan bahwa umumnya negara lain akan mengendalikan inflasi melaui bank sentral dengan menaikkan suku bunga acuan, berbeda dengan Indonesia yang langsung menuju ke sumber terjadinya inflasi.

"Kita tidak hanya urusan menaikkan suku bunga yang itu menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, tetapi dalam praktik riil kita juga langsung masuk ke sumbernya, yaitu apa? Kenaikan (harga) barang dan jasa," ujarnya.

Dalam hal ini, jelas Jokowi, kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral seiring dengan kebijakan fiskal yang dieksekusi pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebagai contoh, pemerintah memberikan bantuan sosial hingga subsidi energi yang mencapai Rp502,6 triliun untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Saya lihat di keseharian antara BI dan Kemenkeu berjalan seiring, berjalannya rukun, komunikasi baik sehingga fiskal dan moneter bisa berjalan bersama," ujarnya.

Jokowi mengatakan, dirinya telah melibatkan peran pemerintah daerah untuk menjaga harga barang. Ia mengaku sudah dua kali mengumpulkan seluruh kepala daerah.

Ia juga telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar dua persen dan pos anggaran belanja tidak terduga di postur APBD masing-masing guna mengendalikan laju inflasi.

"Misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, sebutlah Lampung, sumber bawang merah dimana, Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, pemda bisa langsung beli ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dibebankan ke APBD," ujarnya.

Contoh lainnya, ujar Jokowi, seperti di Jabodetabek, jika ada kenaikan harga telur ayam yang mendorong inflasi, pemerintah setempat bisa menanggung ongkos angkut untuk meningkatkan pasokan dari daerah produsen komoditas, seperti Blitar.

"Sudah ongkos angkut dari Blitar ke Jabodetabek ditutup oleh pemda. Sehingga harga itu adalah harga peternak, harga petani," katanya.

Terakhir, Jokowi mengungkapkan bahwa inflasi pada September lalu realisasinya hanya mencapai 5,9 persen atau di bawah perkiraan, yakni 6,8 persen. Padahal, ia menyebutkan bahwa pada bulan yang sama pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Kalau kita bandingkan dengan negara lain, di Argentina (inflasi) sudah 85 persen dengan kenaikan suku 3.700 bps. Kita inflasi 5.9 persen dengan perubahan suku bunga di 75 bps," ujarnya.