Pesan PKK ke Pelaku UMKM di Simalungun: Inovasi dan Kontribusi di Sektor Pariwisata, Pengamat Minta Ciptakan Regulasi Kondusif  

PARBOABOA, Simalungun - Pelaku UMKM di Kabupaten Simalungun diminta siap berinovasi mengembangkan produknya dan berkontribusi terhadap sektor pariwisata.

"Agar produk ataupun usaha yang kita jalani semakin berkembang," kata Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Simalungun Ny Ratnawati Radiapoh Hasiholan Sinaga, saat Rapat Kerja (Raker) Pariwisata Simalungun Tahun 2023, Selasa (9/5/2023)

Ratnawati menjelaskan, PKK telah mengedukasi, membina dan melatih pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Simalungun, termasuk terkait pengurusan izin usaha, pengemasan hingga pemasaran.

"Jika kita ingin produk kita memiliki target pasar yang luas dan usaha kita semakin berkembang, maka lakukanlah sebuah inovasi. Perhatikan packaging atau kemasan dari produk kita," ungkapnya.

Ratnawati mengibaratkan produk dari sebuah usaha seperti manusia. Jika diberikan baju yang cantik maka akan dilihat menarik bagi orang lain.

"Sementara jika baju yang dipakai kurang cocok, maka orang tidak tertarik melihatnya," katanya.

Harus Ada Kebijakan dan Regulasi Kondusif untuk Pertumbuhan UMKM

Sementara Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Simalungun, Darwin Damanik menilai Pemerintah Kabupaten Simalungun harus menerapkan beberapa hal untuk kemajuan dan pengembangan UMKM di provinsi itu.

Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah mengembangkan UMKM di daerah.

Pertama, pemerintah dapat menciptakan kebijakan dan regulasi yang kondusif untuk pertumbuhan UMKM.

Kedua, Pemerintah dapat memberikan akses lebih mudah terhadap pembiayaan melalui program pinjaman dengan suku bunga rendah atau subsidi bunga untuk UMKM.

Ketiga, pemerintah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan khusus untuk UMKM.

Keempat, Pemerintah membantu UMKM mengakses pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

"Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan jaringan dan kolaborasi antara UMKM dengan lembaga keuangan, perusahaan besar, dan lembaga pendidikan dan juga Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum bagi UMKM. Saya rasa dari beberapa hal tersebut di Kabupaten Simalungun belum maksimal didapatkan oleh UMKM," jelasnya.

Darwin juga berharap, Pemerintah Simalungun benar-benar memperhatikan dan mendukung setiap pelaku usaha dan UMKM.

"Penting untuk dicatat bahwa kekurangan-kekurangan ini dapat diatasi melalui berbagai upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan dukungan yang tepat, UMKM di Simalungun dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.