Aturan Green Procurement Guide Direvisi, Ekspor Kertas Indonesia ke Jepang Diprediksi Meningkat

PARBOABOA, Jakarta – Pemerintah Kota Tokyo, Jepang memutuskan untuk merevisi kembali peraturan the Green Procurement Guide (GPG), dengan tujuan membuatnya lebih objektif dan mengurangi hambatan yang signifikan.

Aturan baru ini berlaku mulai 1 April 2023 dan bertujuan untuk mempromosikan serta menyebarluaskan produk dan layanan ramah lingkungan yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Budi Santoso, menyatakan bahwa perubahan itu berpotensi meningkatkan ekspor produk kertas Indonesia ke Jepang.

Pasalnya, aturan tersebut sempat menolak produk dari perusahaan yang pernah terdisasosiasi/pemutusan hubungan dari sertifikasi kehutanan apapun seperti Forest Stewardship Council (FSC), Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC), atau Sustainable Green Eco-system Council (SGEC).

Namun, klausul tambahan GPG kini diubah menjadi ‘Menjamin rantai pasok yang berkelanjutan dan tidak menyebabkan kehilangan biodiversitas’.

“Pemerintah Indonesia mengapresiasi Pemerintah Kota Tokyo yang telah mengakomodasi usulan Indonesia dan mendukung upaya Indonesia untuk produk berkelanjutan dengan tetap menjaga biodiversitas,” tuturnya dalam pers rilis yang diterima Parboaboa, Jumat (5/5/2023).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018–2022), ekspor produk kertas Indonesia (HS 4802) mengalami fluktuasi namun secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan sebesar 0,11 persen.

Pada periode 2018, ekspor kertas Indonesia ke Jepang mencapai USD 255,5 juta, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi USD 259,7 juta. Jika ditotal selama lima tahun terakhir, nilai ekspor produk kertas ke Jepang mencapai USD 1,29 miliar, dengan potensi nilai ekspor yang berhasil dipertahankan sebesar USD 272 juta.