Subsidi LPG 3 Kg Bakal Dialihkan ke Kompor Listrik

PARBOABOA, Jakarta – Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana untuk mengalihkan subsidi LPG 3 kg untuk percepatan penggunaan kompor induksi atau kompor listrik bagi rumah tangga.

Rencana ini diungkap oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo saat rapat dengan Komisi VI DPR RI pekan lalu.

"Kami menggodok program dengan pemerintah bagaimana tadinya subsidi untuk LPG bisa direalisasikan untuk mempercepat penggunaan kompor induksi ini untuk pembelian kompor listrik dan utensil-nya sehingga di sini ada pergeseran penggunaan," ujar Darmawan, dikutip Selasa (21/6).

Pengalihan subsidi ini diharapkan dapat membantu menghemat keuangan negara, lantaran pemerintah mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memberi subsidi LPG 3 kg.

Jika dibandingkan, 1 Kg LPG setara dengan 7,18 Kwh, maka biaya memasak dengan LPG non subsidi sebesar Rp. 13.500. Sedangkan memasak dengan kompor induksi hanya Rp. 10.387, sehingga terjadi penghematan sebesar Rp. 3.113 per Kg LPG.

Namun rencana pengalihan subsidi ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak, karena dikhawatirkan program ini akan membebani masyarakat.

Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh mengatakan, rencana pengalihan subsidi LPG 3 kg ke kompor listrik belum layak dan hanya akan menimbulkan beban bagi masyarakat, karena harga listrik di tanah air cukup tinggi.

“Apabila konversi dari LPG ke kompor listrik tersebut dilakukan, malah akan membebani konsumen,” kata Ketua Hiswana Migas Aceh Nahrawi Noerdin, dikutip dari Antara News, Selasa (21/6).

Nahrawi menilai jika pemerintah sebaiknya mengatur agar pendistribusian LPG 3 kg dapat lebih tepat sasaran.

Selain itu, dia menilai penggunaan kompor listrik memang cocok untuk negara lain di Timur Tengah yang harga listrinya murah.

“Di Arab Saudi dan Timur Tengar murah, bahkan ada yang free listriknya. Nah, kalau itu baru solusi namanya,” ucapnya menambahkan.

Sehingga Nahrawi meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pengalihan subsidi LPG ini, agar tidak merugikan masyarakat, terutama para pelaku UMKM, karena dapat mempengaruhi ekonomi negara.