Wapres Minta Depo Pertamina Plumpang Direlokasi ke Pelabuhan

PARBOABOA, Jakarta - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin minta Depo Pertamina Plumpang dipindahkan ke area ke kawasan Pelabuhan PT Pelindo. 

Hal itu disampaikan oleh Ma'ruf Amin usai meninjau lokasi pemukiman warga yang terbakar di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara (04/03/2023).

"Saya berharap supaya Depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan daerah Pelindo, saya kira begitu," kata Ma'ruf Diterima Parboaboa di lokasi kebakaran, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (04/03/2023).

Hal itu disampaikan, sebab ia melihat area Depo ini sangat dekat jaraknya dengan pemukiman padat penduduk, terutama kampung Tanah Merah Bawah. Oleh karena itu sangat rawan dengan objek tersebut.

Selanjutnya, kata Wapres, untuk lokasi warga yang terkena kebakaran akan dilakukan penataan ulang supaya lebih aman. 

"Kemudian daerah ini akan ditata ulang, supaya lebih teratur, lebih baik aman dan memenuhi persyaratan sebagai suatu daerah yang berada di wilayah ibu kota itu saya kira," ujar Ma'ruf

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengakui, bahwa  lokasi tersebut sangat dekat dengan objek vitak Depo Pertamina Plumpang. Sehingga ia akan melakukan tata ulang agar lokasi Depo dan pemukiman warga aman.

"Jadi memang sejak awal kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Saya rasa tidak hanya kilang tapi juga pupuk seperti yang saya tinjau di Sumsel itupun buffer antara titik keamanan dan tentu titik dari masyarakat itu masih terlalu dekat," ujar Erick

"Nah inilah yang mau kita zoning ulang tata ulang, tidak hanya di Pertamina, Termasuk PLN termasuk pupuk. Supaya batasan keamanan untuk bisa masyarakat tinggal," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Menteri BUMN agar lebih memprioritaskan evakuasi korban dan warga yang terkena dampak.

"Presiden telah memberikan arahan kepada Kapolri, Menteri BUMN, dan Gubernur DKI Jakarta. Intinya Presiden minta untuk mengutamakan evakuasi korban dan penanganan warga terdampak," ujar Deputi Bidang Protokoler, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Sabtu (04/03/2023).