Nasib Masyarakat Lingkar Tambang Di Balik Aksi Geruduk Pameran Kendaraan Listrik

PARBOABOA, Jakarta - Pameran kendaraan listrik yang dilakukan oleh Periklindo di Jakarta International Expo (JiExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2024) mendapat penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil.

Sebagai bentuk penolakan tersebut, koalisi masyarakat yang terdiri dari warga lingkar tambang nikel Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan JATAM melakukan aksi pengerudukan.

Aksi ini merupakan agenda puncak warga selama berada di Jakarta setelah melakukan kegiatan Pameran Tandingan Bloody Nikel bertajuk 'Sisi Gelap Kendaraan Listrik' selama dua hari, 3 hingga 4 Mei di Taman Ismail Marzuki.

Dalam rilis yang diterima Parboaboa, Senin (6/5/2024) koalisi menilai, ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama industri kendaraan listrik dengan dalih transisi energi, banyak bermasalah.

Bahkan, kata mereka, klaim pemerintah bahwa penggunaan kendaraan listrik sebagai simbol ekonomi rendah karbon, juga tidak memperhatikan daya rusak yang dihasilkan dari proses pemenuhan bahan dasar kendaraan listrik seperti nikel dan kobalt.

"Industri pengolahan bahan mentah juga telah meninggalkan daya rusak yang berimplikasi pada keselamatan manusia dan lingkungan," kata koalisi.

Kolisi mengatakan, pemenuhan bahan dasar tersebut biasanya didapatkan dari proses ekstraksi pertambangan dan pembongkaran mineral dan logam.

Di tengah gencarnya proses pengerukan perut bumi itu, " dampak negatif yang dihasilkan selalu saja diremehkan." 

Ekstraksi nikel yang dilakukan oleh berbagai perusahaan-perusahaan baik nasional maupun multinasional juga telah "meninggalkan daya rusak yang panjang dan tak terpulihkan," kata mereka.

Sementara itu, industri ekstraktif pertambangan nikel yang menuntut pembukaan lahan skala besar telah mencemari air, udara, dan laut.

Kata koalisi hal ini "berdampak pada terganggunya kesehatan warga dan ekosistem."

Di sisi lain, pembongkaran kawasan hutan secara besar-besaran telah memicu deforestasi, hingga kekerasan beruntun terhadap warga lokal. 

Operasional industri tambang dan smelter nikel, yang mana seluruh suplai energi listriknya pun bersumber dari batubara, juga "menuntut pembongkaran pulau-pulau lain yang kaya akan batubara."

Contoh nyata realitas ini terkonfirmasi di Lelilef dan Gemaf di Halamhera Tengah, tempat dimana PT IWIP beroperasi, atau di Kawasi, pulau Obi, Halmahera Selatan tempat dimana Harita Group beroperasi. 

Dua wilayah itu, terang koalisi adalah zona pengorbanan, dimana pembongkaran nikel dan operasi pabrik smelter dan PLTU meninggalkan kerusakan dan kehilangan.

Akibatnya terjadi pewarisan "penyakit yang sulit dipulihkan serta melenyapkan hak veto rakyat."

Koalisi mengendus adanya hal yang paradoks. Karena dibalik kondisi yang tidak menguntungkan warga sekitar, ragam insentif melalui kebijakan dan regulasi, termasuk jaminan keamanan investasi terus diberikan pemerintah kepada para pelaku industri ini. 

Karena itu, koalisi melihat pameran kendaraan listrik merupakan agenda pameran daya rusak "yang telah mengorbankan ruang hidup warga dan lingkungan hidup."

Hal yang sama terjadi di Halmahera bagian timur, tempat dimana PT ANTAM beroperasi. 

Koalisi mengklaim penambangan nikel di daerah itu telah mengokupasi daratan, mencemari pesisir dan perairan laut, serta memporak-porandakan pulau kecil, seperti pulau Gee dan pulau Pakal. 

Tindak kejahatan lingkungan dan kemanusiaan ini diperparah dengan rencana penambangan nikel di gunung Watwato oleh PT Priven Lestari.

Gunung Watowato merupakan satu-satunya sumber air bagi hampir 20 ribu warga di Kecamatan Maba. Sumber air yang sama juga digunakan oleh warga di Subaim, Kecamatan Wasile, salah satu lumbung pangan (padi) terpenting di Maluku Utara.

Memiskinkan warga dan membangkrutkan negara

Koalisi menerangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hilirisasi di wilayah sentra nikel telah memicu kemiskinan bagi warga. 

Di mana persentase angka kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut justru mengalami peningkatan. Di Sulawesi Tengah misalnya, kemiskinan naik sekitar 0,11 persen, dari 12,30 persen menjadi 12,41 persen saat ini.  

Kemudian Sulawesi Selatan kenaikan angka kemiskinan 0,04 persen, dari 8,66 persen menjadi 8,70 persen. Begitupun di Maluku Utara yang naik 0,09 persen, dari 6,37 persen pada September 2022 menjadi 6,46 persen saat ini. 

Selain itu hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah operasional industri tambang dan smelter nikel seluruh suplai energi listriknya bersumber dari energi kotor batubara. 

Kondisi ini, secara faktual terang koalisi telah memicu kebangkrutan bagi negara, mengingat begitu besarnya subsidi yang diberikan bagi pelaku bisnis yang diklaim akan memberikan nilai tambah dari nikel. 

Kebutuhan akan konsumsi batubara yang sangat besar juga akan menuntut pembongkaran pulau-pulau lain yang kaya akan batubara, dan seluruh daya rusak ini tidak pernah dianggap sebagai bagian dari kerugian negara.

"Semua dibebankan kepada warga lokal." 

Contoh subsidi yang dilakukan secara ugal-ugalan tersebut dapat dilihat pada tahun 2022 di mana harga rerata batubara di pasar internasional (Australian coal) mencapai US$345 per ton. 

Sementara itu, pada tahun yang sama, pemerintah menetapkan harga batubara hanya sebesar US$70 per ton dengan dalih proyek strategis nasional (PSN) dan domestic market obligation (DMO). 

Jadi subsidi batubara per ton mencapai US$275. Jika dikalkulasi total realisasi DMO secara keseluruhan pada tahun yang sama sebesar 218,81 ton, yang berarti "total subsidi negara kepada para pelaku bisnis kotor ini dalam kurung waktu selama setahun penuh mencapai US$ 59.347,75."

Tak hanya itu, faktor lain yang juga patut dihitung adalah bagaimana kerugian ekologis sebagai akibat hancurnya metabolisme lingkungan.

Menurut koalisi hal ini disebabkan dari pembongkaran nikel dan batubara sebagai bahan primer pembangkit energinya.

Koalisi menerangkan, ada begitu banyak hal yang dikorbankan, baik itu memori dan ruang hidup warga, ketidakadilan antar generasi hingga tunggakan utang sosial-ekologis yang terus bertambah.

Diketahui tren penggunaan kendaraan listrik di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 2023, dilihat dari penjualan produsen ke distributor (wholesale) yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Data Gaikindo menunjukkan volume penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) di Indonesia mencapai 17,06 ribu unit. 

Jumlah ini melonjak secara signifikan dengan persentase 65,2% (year-on-year) dibanding tahun 2022, sekaligus menjadi rekor tertinggi baru. 

Sejumlah kebijakan seperti pemberlakuan insentif pembelian kendaraan listrik berbasiskan baterai, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong Tanah Air menjadi pemain utama dalam bisnis ini.

Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 misalnya, pemerintah memberi subsidi pembelian sepeda motor Rp 7.000.000.
 
Sementara itu untuk kategori  kendaraan roda empat, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 tahun 2024 dan PMK nomor 9 tahun 2024 pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat yang ingin membeli mobil listrik berupa pengurangan PPN sebesar 10%. 

Sekurang-kurangnya ada dua brand mobil listrik yang dipastikan mendapatkan subsidi, yaitu Wuling Air ev dengan penurunan harga Rp 25 juta - Rp 35 juta dan Hyundai Ioniq 5 dengan potongan Rp 70 - 80 juta.