Janji Mahfud MD Hapus Utang Petani dan Nelayan, Uangnya dari Mana?

PARBOABOA, Jakarta - Calon Wakil Presiden 03, Mahfud MD berjanji akan menghapus utang petani dan nelayan dalam kampanyenya di stadion Wira Dadaha Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Menko Polhukam RI itu mengatakan, dirinya memegang data utang petani dan nelayan dari seluruh Indonesia kepada negara, yang mengalami kredit macet.

Menanggapi janji kampanye Mahfud, Pengamat Politik, Ujang Komarudin mengatakan, adalah hal yang wajar apabila seseorang menjanjikan sesuatu dalam kampanye.

Namun demikian, Ujang mengingatkan, janji menghapus utang petani dan nelayan harus disampaikan secara terukur, termasuk menghitung data yang pasti dan akurat soal jumlah utang.      

"Iya namanya juga kampanye, menjanjikan sesuatu. Soal nanti, bisa atau tidak, tidak tahu. Karena utang-utang itu kan besar, banyak juga, sebutkan juga jumlahnya berapa," kata Ujang kepada PARBOABOA, Sabtu (27/1/2024).

Mahfud, dalam janji kampanye menyebut jumlah utang petani dan nelayan sebesar 688 miliar rupiah. Tetapi menurut Ujang, data utang petani bisa saja melampaui angka tersebut mengingat banyak juga yang tidak dilaporkan.

"Mungkin kalau sekitar 688 miliar masih bisa dikasih. Tetapi apakah betul-betul segitu? Kan mungkin banyak juga petani-petani lain yang punya utang tapi tidak dilaporkan, kan kita tidak tahu, yang pemerintah tidak data, kan banyak juga," katanya.

Darimana sumber dana bayar utang?

Mahfud MD juga sempat menyinggung sumber dana untuk menutup utang petani dan nelayan yang berjumlah ratusan miliar itu. Menurutnya, bukan perkara sulit mendapatkan dana tersebut, asal perkara korupsi benar-benar diperangi.

Dia menyinggung soal kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah akibat korupsi. Ia berjanji untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan maksimal, sehingga uang negara bisa diselamatkan dan dialihkan untuk bayar utang masyarakat.

"Ada yang bertanya uangnya dari mana pak?. Gampang kalau itu. Korupsi kita itu triliunan, kalau kita menghapus korupsi sampai Rp 10 triliun misalnya, masak tidak bisa memberi Rp 688 miliar untuk para petani. Untuk subsidi pupuk dan sebagainya," kata Mahfud dikutip PARBOABOA.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Maret 2023 lalu, merilis hasil temuan mereka ihwal kerugian negara akibat korupsi yang dibongkar oleh 3 Institusi penegak hukum, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK.

ICW menemukan, total kerugian negara akibat korupsi sebesar 42,747 triliun pada 597 kasus korupsi, dengan jumlah tersangka, 1,396 orang.  Kasus korupsi tersebut mencakup kasus suap dengan jumlah kerugian Rp693 miliar, pungutan liar Rp11,9 miliar dan pencucian uang Rp955 miliar.

Data yang sama menunjukkan, Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi dengan total kerugian 39 triliun, KPK 2,2 triliun rupiah dan kepolisian 1,3 triliun rupiah.