Kontroversi Bantuan ke Tentara Israel, Ini Penjelasan McDonald’s Indonesia

PARBOABOA, Jakarta - PT Rekso Nasional Food, perusahaan pemegang lisensi McDonald's di Indonesia, buka suara terkait kontroversi pemberian makanan kepada tentara dan warga Israel. 

Associate Director of Communications McDonald's Indonesia, Meta Rostiawati, menyampaikan McDonald's Indonesia beroperasi secara independen dan tidak terhubung dengan McDonald's di negara lain, termasuk McDonald's Israel.

"PT Rekso Nasional Food sangat prihatin melihat eskalasi konflik baru-baru ini di Timur Tengah," ujar Meta dalam keterangan resmi, Sabtu (21/10/2023).

Menurutnya, sebagai pemegang waralaba yang memiliki peran dalam mengembangkan jaringan McDonald's di Indonesia, baginya komunitas merupakan jantung dari bisnis perusahaan.

Dia juga menekankan, PT Rekso Nasional Food merupakan perusahaan swasta nasional yang sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha asli Indonesia dan bahwa McDonald's Indonesia beroperasi secara independen. 

"Kami berkomitmen akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia," kata dia.

Sebelumnya, kontroversi muncul karena McDonald's Indonesia memberikan makanan gratis kepada tentara Israel dan rumah sakit, yang mengakibatkan seruan boikot di media sosial.

McDonald's Indonesia menyatakan bahwa mereka telah menyumbangkan makanan kepada pasukan keamanan dalam upaya bantuan.

Sejak pengumuman ini, masyarakat Indonesia di media sosial telah bereaksi dengan keras. 

Selain itu, banyak pihak di media sosial yang menentang dan menganggap bahwa memberikan makanan gratis kepada tentara Israel ialah tindakan yang mendukung atau berpihak dalam konflik tersebut.

Dalam beberapa tanggapannya, McDonald's Indonesia mencoba menjelaskan bahwa penyediaan makanan tersebut bukan tindakan politik atau berpihak melainkan memberikan bantuan makanan kepada mereka yang membutuhkan dalam situasi sulit.

Namun, seruan boikot terus berlanjut, dan kontroversi ini belum mereda. McDonald's Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjelaskan dan mengelola pandangan publik dalam situasi ini.