Muhadjir Ungkap Upaya Pejabat Sembunyikan Kelaparan di Papua

PARBOABOA, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan bahwa terdapat pejabat yang berupaya menyembunyikan kasus kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Meski mengetahui rakyatnya kelaparan, kata Muhadjir, para pejabat masih meminta agar isu tersebut dianulir menjadi diare. Sedangkan menurutnya, salah satu penyebab diare adalah kelaparan.

Dalam kunjungannya di Suara Muhammadiyah Tower, Yogyakarta, Jumat (11/8/2023), Muhadjir menjelaskan bahwa catatan medis dokter tidak pernah secara langsung menyebutkan bahwa seseorang meninggal akibat kelaparan.

Namun, dalam konteks kasus di Papua Tengah, Muhadjir memastikan bahwa sebenarnya kematian tersebut adalah akibat dari kelaparan.

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan bahwa penyebab kematian yang dicatat sebagai diare sebenarnya terjadi karena masyarakat terpaksa mengonsumsi tanaman umbi-umbian yang sudah membusuk akibat cuaca ekstrem dan berujung pada munculnya kabut es.

Meskipun tanaman tersebut sudah rusak dan mengandung bakteri berbahaya, masyarakat tetap mengonsumsinya karena tidak ada alternatif lain.

Kendati demikian, Muhadjir enggan menjelaskan identitas pejabat tersebut. Dia hanya mengakui kebingungannya melihat pemerintah daerah yang masih memprioritaskan kepentingan pribadi di tengah situasi darurat seperti ini.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengumumkan bahwa Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, yang berada di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, sedang mengalami musim kemarau berkepanjangan yang disertai oleh cuaca dingin ekstrem.

Akibatnya, situasi ini berdampak pada gagal panen dan menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh bahan makanan sejak 3 Juni 2023.

Kekeringan ini juga telah menyebabkan kesulitan akses terhadap pasokan air bersih bagi penduduk setempat. Bahkan, enam warga, terdiri dari lima orang dewasa dan seorang bayi, telah dilaporkan meninggal dunia.

Jokowi Perintahkan Benahi Infrastruktur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil tindakan melihat situasi ini. Melalui Menko PMK Muhadjir Effendy, ia telah memerintahkan pembenahan infrastruktur, termasuk pembangunan gudang pangan di Agadugume dan Sinak dalam jangka pendek.

Sementara untuk jangka menengah, Jokowi telah memerintahkan perpanjangan landasan pacu di Sinak agar pesawat Hercules dapat mendarat.

Muhadjir menyatakan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan distribusi bantuan makanan. Selain itu, pemerintah menargetkan proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan.