Penyaluran Kredit UMKM Sepanjang 2023 Masih Rendah, Ini Buktinya

PARBOABOA, Jakarta - Meski menjadi tulang punggung ekonomi yang vital, namun penyaluran kredit kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepanjang 2023 masih mengalami perlambatan.

Padahal, pemerintah telah menetapkan sektor UMKM di Indonesia sebagai salah satu prioritas untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga perbankan.

Bank Indonesia (BI) mencatat kredit UMKM di 2023 hanya tumbuh sekitar 7,9% secara tahunan (YoY) menjadi Rp1.364,2 triliun. Padahal tahun sebelumnya, kredit UMKM mampu tumbuh 10,2% YoY.

Adapun penyaluran kredit UMKM tertekan untuk segmen kecil dan menengah dengan masing-masing turun 2,8% YoY dan 3,5% YoY. 

Sementara, kredit mikro mampu mencatatkan pertumbuhan 24,5% dan itupun lebih rendah dari pertumbuhan di 2022 yang bisa mencapai 38,4% YoY.

Melambatnya penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM juga tercermin dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang realisasinya tidak memenuhi target. 

Hingga 26 Desember 2023, realisasi penyaluran KUR hanya mencapai Rp255,8 triliun dari target Rp297 triliun.

Menurut Peneliti Senior CORE Indonesia, Etika Karyani, perbankan tidak maksimal dalam menyalurkan kredit kepada UMKM di 2023.

“Tahun 2023 ternyata perbankan itu tidak begitu banyak menyalurkan kreditnya,” ujarnya dalam CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1/2024).

Dia menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan perbankan untuk mencairkan kreditnya sebanyak 25% untuk UMKM. Namun, perbankan hanya menyalurkannya  sekitar 21%.

“OJK telah menetapkan minimal pencairan 25% dan hal itu tidak dilakukan oleh perbankan. Jadi, hanya sekitar 21% dan pertumbuhannya pun hanya 8% hingga Desember 2023,” jelasnya.

Etika menambahkan, UMKM yang paling banyak melakukan kredit ialah di sektor UMKM mikro yang berskala kecil. 

"Paling banyak yang untuk UMKM kredit di mikro artinya perusahaan-perusahaan kecil yang maksimal nilainya Rp50 juta justru mereka yang banyak mengajukan kredit,” paparnya.

Oleh karena itu, Etika mengimbau agar perbankan seharusnya semakin longgar dalam menyalurkan kreditnya. Pasalnya, likuiditas perbankan dinilai masih cukup baik.

Pembiayaan ke Sektor UMKM Harus Dipermudah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong upaya kemudahan pembiayaan untuk UMKM dengan meminta perbaikan regulasi terkait.

Jokowi menginginkan agar lembaga perbankan dapat melihat potensi ke depan dari UMKM yang mengajukan kredit. Hal ini karena tidak semua UMKM memiliki aset yang dapat dijadikan agunan pinjaman.

"Jangan hanya mempertimbangkan agunan, tapi juga lihat prospeknya. Meskipun tidak memiliki agunan, jika prospeknya baik, seharusnya juga dapat diberikan kredit," ungkapnya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti bahwa hanya 15,7% dari UMKM Indonesia yang terlibat dalam pasar ekspor saat ini. 

Angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura dengan angka 41% dan Thailand 29%.

Selain mendorong UMKM untuk bersaing di pasar global, Jokowi juga mendorong agar para pelaku usaha UMKM dapat menguasai pasar lokal.