Puluhan Paket Pembangunan di IKN, Pengamat: Harus Maksimal dan Matang

PARBOABOA, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim telah melaksanakan 79 paket pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pembangunan tahap pertama dimulai sejak 2020 sebanyak 40 paket saat ini progresnya mencapai 43,3 persen. 

Untuk tahap kedua sebanyak 39 paket baru dimulai konstruksinya sejak Maret 2023.

"Total ada 79 paket ya sudah kami kerjakan," katanya.

Kementerian PUPR, lanjut Basuki, juga mengadakan pertemuan dengan delegasi Jepang, selama gelaran KTT ASEAN ke-43. Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama infrastruktur dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur. 

Salah satunya yaitu rencana pembangunan Bendungan Batu Lepek untuk mendukung kapasitas Bendungan Sepaku Semoi dalam menyediakan air baku di IKN. 

"Saat ini Kementerian PUPR sudah membangun Bendungan Sepaku Semoi untuk IKN dengan kapasitas 2.000 liter/detik, namun dari proyeksi hanya mencukupi sampai di tahun 2030 berdasarkan rencana pengembangan IKN, sehingga telah merencanakan bendungan lebih besar di IKN yakni Batu lepek berkapasitas 8000 liter/detik," ungkap Basuki. 

Rencana kerja sama infrastruktur lainnya dengan Jepang, kata Basuki, yaitu pembangunan kereta api dari Balikpapan ke IKN. 

"Hal ini untuk meningkatkan akses menuju IKN. Saat ini sudah dibangun jalan tol yang akan mempersingkat waktu tempuh dari Balikpapan dan saya ketahui Jepang sudah mempunyai program green energy, saya harap dapat melakukan kerja sama di bidang tersebut," jelas Basuki.

Sementara Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi, dikutip dari laman Sekretariat Kepresidenan menyebut Jepang tengah melakukan penelitian mendukung pengembangan kawasan IKN.

"Poin-poin yang disampaikan Bapak Menteri PUPR tersebut dapat jadi masukan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Setelah ada hasil penelitian dari JICA akan jadi bahan pertimbangan untuk masterplan pengembangan IKN," katanya. 

Pengamat Kebijakan Publik Minta Pembangunan IKN Dimaksimalkan

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio meminta agar pembangunan IKN harus maksimal dan matang. Termasuk mempertimbangkan sisi negatif yang akan muncul dari pembangunan tersebut.

"Pembangunan IKN harus maksimal. Untuk membangun IKN harus dibuat perencanaan yang matang. Ada rencana jangka pendek, jangka menengah, rencana panjang dan harus dipikirkan sisi negatif apa yang akan muncul?," katanya kepada PARBOABOA, Kamis (7/9/2023).

Agus juga mengingatkan Presiden Jokowi dan kabinet Indonesia Maju melibatkan masyarakat dalam membangun IKN.

"Seharusnya Presiden Jokowi hingga Kabinet Indonesia Maju, merangkul semua pihak termasuk masyarakat Indonesia dalam pebangunan IKN ini, sebab, Pemerintah Indonesia membutuhkan kritik supaya bekerja maksimal," imbuh dia.