Sikap Tak Netral Jokowi di Pilpres 2024, Aliansi Masyarakat Sumut: Rugikan Masyarakat Indonesia!  

PARBOABOA, Medan - Aliansi Masyarakat Sumatra Utara Untuk Perubahan menilai sikap tidak netral Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan ikut campur atau cawe-cawe di Pilpres 2024 akan merugikan masyarakat Indonesia.

"Karena ini sangat tidak fair dan berimbas fatal dalam kedaulatan dan keadilan rakyat kita ini. Kita ingin mendorong agar Presiden Jokowi tidak cawe-cawe dalam hal pelaksanaan Pilpres," tegas Koordinator aksi Roni Alhadi, saat menggeruduk Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sumut, Rabu (31/5/2023).

Menurut Aliansi Masyarakat Sumatra Utara Untuk Perubahan, pergantian presiden merupakan hal yang normatif dan pelaksanaan program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo bagi presiden selanjutnya merupakan sesuatu yang harus dilanjutkan.

"Sehingga tidak perlu menjadikan Presiden Joko Widodo khawatir bahwa pelaksanaan pembangunan yang sudah dicanangkan tidak dilanjutkan," kata dia.

Selain meminta Jokowi tak cawe-cawe di Pilpres 2024, massa aksi juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

Massa aksi juga meminta sistem proporsional tertutup tidak lagi dibahas dan dijadikan pilihan di Pemilu 2024, karena jika terus menerus dibahas, maka bisa merusak demokrasi Indonesia yang selama ini sudah dibangun di era Reformasi.

"Kami mendesak untuk dilakukan sistem terbuka. Apabila tertutup jelas ini menjadi kemunduran dalam demokrasi di Indonesia ini. Saya pada saat era reformasi ikut berjuang dengan masyarakat untuk menuntut sistem pemilu terbuka," jelas Roni Alhadi.

Tidak hanya itu, Aliansi Masyarakat Sumatra Utara Untuk Perubahan, kata Roni, juga meminta masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi dan politik identitas di Pemilu 2024.

"Kami menyerukan Pemilu 2024 yang damai, jujur dan adil bagi semua pihak yang
mempunyai kepentingan," tegasnya.

Aliansi Masyarakat Sumatra Utara Untuk Perubahan mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tidak ada respons dari wakil rakyat dan pemerintah setempat terkait tuntutan mereka.