Strategi Pilpres 2024: Pengusaha VS Purnawirawan TNI dalam Kursi Pemenangan

PARBOABOA, Jakarta - Laga pilpres 2024 tidak saja menjadi kontestasi antar pasangan capres-cawapres.

Di belakang mereka, ada strategi dan kalkulasi politik untuk membaca peta kekuatan lawan.

Itulah yang membuat keputusan politik masing-masing kubu diperhitungkan dengan sangat hati-hati.

Pada penentuan cawapres, publik melihat bagaimana ketat dan sangat hati-hatinya koalisi menjaring nama-nama yang diusung.

Tidak hanya satu aspek, semua hal dipertimbangkan dengan sangat matang untuk menghindari turbulensi dan keterpecahan dukungan massa.

Pola yang sama dimainkan kala masing-masing pasangan capres-cawapres memilih ketua tim pemenangan nasional mereka.

Ketika pasangan Ganjar-Mahfud memilih pengusaha Arsyad Rasyid sebagai ketua tim pemenangan, hal yang sama dilakukan oleh pasangan Prabowo-Gibran.

Pasangan yang disokong Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini, tidak ketinggalan untuk meminang ketua tim pemenangan dari ceruk pengusaha, yaitu Rosan Roeslani.

Potret sebagai pengusaha pada Arsyad dan Roslan dinilai kedua pasangan bisa menambah amunisi kekuatan sehingga target politiknya tercapai.

Di sisi lain, pasangan Anies-Cak Imin (Amin) memilih jagoan mereka berlatar belakang pensiunan TNI, yaitu Purnawirawan TNI-AU Syaugi Alaydrus.

Bukan pengusaha, tetapi Syaugi Alaydrus juga dipilih dengan sejumlah pertimbangan untuk mencapai target-target tertentu.

Untung-Rugi

Masuknya kalangan pengusaha dan Purnawiran TNI sebagai ketua tim pemenangan di pilpres, dinilai bisa membawa keuntungan sekaligus kerugian.

Pakar politik Universitas Nasional Jakarta, Prof. TB. Massa Djafar memberikan analisis yang menarik. 

Kata Djafar, siapa saja sebenarnya boleh terlibat dalam tim kampanye dan tim pemenangan.

"Baik pengusaha maupun Purnawirawan TNI, bisa saja masuk tim kampanye karena tidak ada larangan," jelas Djafar kepada PARBOABOA, Kamis (16/11/2023).

Namun demikian, Djafar bilang, ada implikasi yang menguntungkan sekaligus merugikan dengan masuknya dua organ ini ke politik praktis.

Pengusaha, misalnya, ia bisa menguntungkan karena punya kemampuan manajerial yang baik yang dikembangkan di dunia bisnis. 

Di dunia politik, ini menjadi modal untuk menciptakan kampanye yang lebih terukur.

"Keunggulan mungkin cara atau manajemen kampanye kerja lebih terukur, karena pengalaman di dunia bisnis," terangnya. 

"Tetapi keunggulan ini bisa juga didapatkan dari kelompok non bisnis," kata Djafar menambahkan. 

Di balik membawa keuntungan, pengusaha dan pebisnis juga bisa merugikan kontestasi. Bahkan, kata Djafar, ekses negatif yang merugikan akan lebih dominan pengaruhnya.

Ia mengatakan, karena pilpres merupakan kontestasi politik, maka masuknya pengusaha dengan membawa serta logika bisnisnya membawa implikasi yang jauh lebih serius.

Selama ini, terang Djafar masuknya pengusaha ke gerbong kekuasaan membuat kebijakan-kebijakan pemerintah lebih mewakili kepentingan oligarki ketimbang mewakili masyarakat.    

"Tidak ada makan siang gratis, semua itu ada timbal balik. Pengalaman selama ini, nyatanya pengaruh kekuatan oligarki telah merusak sistem ekonomi, sekaligus iklim politik yang tidak sehat," kata Djafar.

Di tengah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan dari KKN, logika bisnis yang dibawa pebisnis justru membuka lebar kran politik transaksional.

Menurutnya, masyarakat justru sangat antipati dengan perselingkuhan politisi dan pengusaha semacam ini karena dapat merusak merusak tatanan ekonomi. 

"Bukankah peran oligarki selama ini mendapat kritik keras dari kalangan masyarakat sipil dan pers sebagai biang keladi ketidakadilan ekonomi," pungkasnya. 

Karena itu, ia meragukan keterlibatan pengusaha sebagai tim pemenangan dapat menarik simpati masyarakat untuk mendukung calon yang mereka usung.

"Ada keuntungan, iya tapi jauh lebih banyak mudaratnya," tegas Djafar. 

Sementara itu, Djafar membaca preferensi koalisi yang memasukan unsur Purnawirawan TNI sebagai ketua tim pemenangan karena dinilai memiliki kemampuan strategi lapangan teruji.

Jika diupayakan dengan maksimal, kekuatan ini, katanya dapat mengakumulasi kekuatan yang lebih solid, lebih-lebih salah satu nilai jual TNI adalah disipilin organisasi yang tinggi.   

"Keunggulan TIM relawan berlatar TNI, disiplin organisasi dan kinerja yang terukur, serta memiliki kemampuan strategi lapangan yang teruji, sangat mendukung upaya pemenangan pasangan pilpres yang diusung," katanya.

Namun begitu, ia tetap mewanti-wanti, TNI agak sulit beradaptasi dengan dunia politik yang lentur dan sesekali membutuhkan pendekatan persuasif. 

"Kelemahan, biasanya disiplin kaku, padahal dalam dunia politik, juga diperlukan kelenturan dan pendekatan persuasif, sehingga kaya akan alternatif dan bisa inovatif," tutupnya.

Dalam keterangan yang terpisah, pengamat politik Ujang Komarudin melihat, ditariknya kalangan pengusaha ke tim pemenagan capres-cawapres lebih kepada akses permodalan dan memperluas jaringan finansial.        

"kalau kita bicara titik kelebihan tim sukses pengusaha, baik dari kubu Ganjar maupun Prabowo, mungkin dia bisa mengakses keuangan untuk kepentingan politik, untuk kampanye dan lain-lain sebagainya," kata Ujang kepada PARBOABOA.

Titik lemah pengusaha kata Ujang, ketika berada dalam kekuasaan ia ingin memperluas usahanya. Sebab di mana-mana, pengusaha selalu berorientasi pada keuntungan. 

"Pengusaha itu kan pasti bergaining, kalau misalkan menang, ya feadbacknya mungkin proyek apa, menggarap proyek apa, kan itu sebenarnya,".

Soal tim sukses yang berlatar belakang pensiunan tentara, Ujang menilai, banyak segi yang bisa dilihat dari kelebihannya.

"Kalau kita bicara tim sukses tentara, bagus-bagus aja. Mungkin dilihat dari kepemimpinan, tongkat komandonya dan kedisiplinan,".

"Kalau kita lihat kekurangannya, tentu ia belum matang di dunia politik. Kalau di tentara kan garis lurus komando, sementara di politik berbelok-belok," tutupnya.