Dinas PRKP Pematang Siantar: 200 Pengaduan Masyarakat soal LPJU hingga Kurang Armada Perbaikan

PARBOABOA, Pematang Siantar - Pemerintah Kota Pematang Siantar, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) mengungkapkan ada 200 laporan pengaduan masyarakat terkait lampu penerangan jalan umum (LPJU), hingga Agustus 2023.

"Saat ini ada sekitar 200 laporan, baik hanya lampunya hilang karena dicuri maupun tiang yang sudah keropos, karena perbaikan dilakukan bertahap," ungkap Kepala Bidang Permukiman di Dinas PRKP Pematang Siantar, Juang Sijabat, kepada PARBOABOA, Sabtu (9/9/2023).

Juang mengaku dinasnya kekurangan armada untuk mengawasi dan melakukan perbaikan LPJU di Pematang Siantar. Meski begitu, ia membantah adanya pembiaran terhadap perbaikan dan pemeliharaan LPJU, seperti yang dikeluhkan warga.

"Belum lagi dalam pelaporan masyarakat karena dipecahkan oleh beberapa anak-anak muda, memang benar kami minim pengawasan terkait ini," katanya.

Juang membenarkan, dinasnya kesulitan melakukan perawatan dan penggantian lampu penerangan jalan umum yang bermasalah.

"Kita kekurangan armada, hanya punya tiga, setidaknya setiap kecamatan diletakkan untuk perbaikan LPJU, kesulitannya menjangkau daerah yang jauh dari pusat kota," jelasnya.

Idealnya, lanjut Juang, satu kecamatan memiliki satu mobil armada, dengan total mobil armada berjumlah 8 buah, sehingga pemeliharaan maksimal dan lampu penerangan kota semakin terawat.

“Kurang mencukupi untuk memenuhi seluruh area kota, tetapi kita sadar kemampuan APBD kita hanya segitu, dan dari dinas kami memaksimalkan dana yang ada," ungkapnya

Juang berharap pengadaan mobil perbaikan lampu PJU Pemko Pematang Siantar bisa terealisasi tahun depan.

"Mudah-mudahan kita berhasil memasukkan penambahan armada mobil perbaikan LPJU di Rancangan APBD 2024," katanya.

Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga berharap Dinas PUPR Pematang Siantar segera menyelesaikan minimnya penerangan jalan, karena menyangkut kepentingan masyarakat.

"Ini menjadi permasalahan kita bersama, baik di jalan pemerintah provinsi, daerah, dan nasional harus saling berkoordinasi, agar tidak ada lagi lampu PJU yang padam," katanya kepada PARBOABOA.

Nirwono menilai, Pemko Pematang Siantar harus mengkaji ulang rencana penambahan armada perbaikan lampu PJU. Menurutnya, saat ini yang paling penting adalah memaksimalkan armada, meski jumlahnya terbatas.

"Yang paling rasional diperhatikan pemda selaku pembuat kebijakan yaitu sisi waktu dan biaya, dan apakah itu dibutuhkan masyarakat atau tidak," jelasnya.

Terkait rencana penambahan armada tersebut, Nirwono mengingatkan eksekutif dan legislatif sebagai pemangku kebijakan jangan saling menyalahkan. Pasalnya, penerangan jalan diperlukan masyarakat, terutama yang ada di pemukiman.

"Jangan jadi terkesan saling lempar tanggung jawab dan menyalahkan lantaran terkait penerangan jalan saja," timpalnya.

Selain itu, Pemko Pematang Siantar harus meminimalisir perilaku negatif masyarakat, agar LPJU bisa tetap berfungsi untuk menerangi jalan masyarakat.

"Jangan ada lagi tindakan pencurian panel atau bola lampunya, bersama-sama kita minimalisir yang menjadi kendala di kasus perbaikan LPJU di kalangan masyarakat sampai sekarang," imbuh Nirwono.