Kebijakan Ganjil Genap Sepeda Motor untuk Tekan Polusi Udara, Efektifkah?

PARBOABOA, Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, nyatakan 67% emisi kendaraan bermotor sebabkan polusi udara di Jakarta.

Karena itu, Listyo Sigit mengusulkan untuk menerapkan sistem ganjil genap (gage) bagi kendaraan roda dua atau sepeda motor non-listrik.

Namun, usulan tersebut ditentang oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, William A.

Menurutnya, saran penerapan gage untuk kendaraan roda dua itu tidak akan efektif dan bukan kebijakan yang tepat untuk menekan polusi udara di Ibu Kota.

Selain itu, dia juga menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk menerapkan usulan dari Kapolri tersebut.

William menyarankan agar pemerintah fokus terlebih dahulu pada upaya meningkatkatkan kecepatan dan kenyamanan transportasi umum.

Pasalnya, sambung dia, masih banyak wilayah di Jakarta atau daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang belum terjangkau oleh angkutan umum.

Di sisi lain, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, turut memberikan penilaiannya.

Justin mengatakan, pembatasan kepemilikan kendaraan umum dapat menjadi opsi lain untuk memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota. Terlebih, jumlah kendaraan saat ini telah melebihi kapasitas jalan yang ada di Jakarta.

Sekadar informasi, dari laporan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) DKI Jakarta, hingga pertengahan tahun 2023, telah ada sekitar 23 kendaraan bermotor di Ibu Kota.

Sementara itu, berdasarkan analisis Dirlantas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan di Jakarta mengalami kenaikan 2-3 persen setiap tahunnya.

Sedangkan menurut data Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project Phase 2 (JUTPI-2) tahun 2018, total pergerakan kendaraan di Jakarta ada sekitar 21,2 juta trip per hari.  

Ganjil Genap 24 Jam

Sebelumnya, usulan terkait ganjil genap untuk menekan polusi udara juga disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah.

Berbeda dari Kapolri, Ida mengusulkan untuk menerapkan sistem ganjil genap selama 24 jam.

Akan tetapi, usulan tersebut ditolak oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, karena dianggap menyulitkan masyarakat dalam beraktivitas.

Di samping itu, sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas udara sekaligus kemacetan, Heru menyarankan agar warga Jakarta beralih menggunakan angkutan umum seperti LRT Jabodebek dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Divisi LRT Jabodebek PT KAI pada Rabu (04/10/2023), sejak 26 September sampai 3 Oktober 2023, LRT Jabodebek telah mengangkut sekitar 431.050 penumpang.

Tiga stasiun penumpang tertinggi adalah Stasiun Dukuh Atas dengan 99.080 penumpang, Stasiun Harjamukti dengan 54.512 penumpang, dan Stasiun Bekasi Barat dengan 44.642 penumpang.