Usulan Penerapan Ganjil Genap 24 Jam Ditolak Heru Budi

PARBOABOA, Jakarta - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, baru-baru ini melontarkan usulan agar sistem ganjil genap (gage) di Ibu Kota berlaku selama 24 jam.

Namun, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa hal itu akan menyulitkan masyarakat dalam beraktivitas.

Heru pun mencontohkan, "Misalnya dia malam hari, mau ngantar anaknya sakit, melintas atau pas di lokasi ganjil genap, kan susah”.

Menurutnya, usulan ganjil genap 24 jam ini memang bagus, tapi harus melalui kajian lebih dalam dan pertimbangan yang matang.

Oleh karena itu, Heru lebih memilih untuk memaksimalkan sistem ganjil genap yang berlaku saat ini.

Kini, aturan ganjil genap memang hanya berlaku mulai hari Senin-Jumat sejak pukul 06.00-10.00 WIB, kemudian di sore hari pukul 16.00-21.00 WIB.

Adapun untuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, aturan tersebut tidak diberlakukan.

Denda bagi pelanggarnya pun tak main-main, yakni maksimal sebesar Rp500.000, berdasarkan pasal 287 Undang-undang(UU) 12/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Usulan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta juga mendapat respon dari pihak kepolisian, selaku eksekutor di jalan.

Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro Jaya, AKBP Doni Hermawan menyambut baik usulan tersebut.

Namun, serupa dengan Heru Budi, Doni turut menganggap bahwa usulan ini perlu dikaji lebih dalam dengan para pemangku kepentingan.

Di samping itu, Doni mengakui jika pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus mengalami peningkatan 2-3 persen di setiap tahunnya.

Hal ini juga serupa dengan data yang dimiliki oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Di mana, pada periode 1,5 tahun terakhir, kendaraan di Jakarta baik roda dua maupun roda empat mengalami kenaikan jumlah.

Kenaikan ini bahkan mencapai 2 juta per jenis kendaraan, seperti untuk roda dua, dari sebanyak 14 juta naik menjadi 16 juta, lalu untuk roda empat, dari 4 juta menjadi 6 juta.

Banyaknya jumlah kendaraan di Jakarta kemudian memunculkan berbagai dampak, bukan hanya kemacetan, tapi juga polusi udara yang memburuk pada setiap harinya.

Menurut Heru Budi, indeks kemacetan di DKI Jakarta telah menyentuh angka 53 persen pada tahun 2023 dan apabila dihitung secara keseluruhan, polusi transportasi menyumbang sebanyak 50 persen udara buruk.

Dia menilai, beban Jakarta semakin berat saat kendaraan dengan plat daerah lain seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mulai memasuki kawasan Ibu Kota.

Sebagai upaya memperbaiki kualitas udara dan mengurai kemacetan, Pj Gubernur DKI mengimbau warga Jakarta dan sekitarnya untuk beralih menggunakan kendaraan umum seperti LRT, MRT, KRL, dan Transjakarta.

Imbauan ini diberikan karena Heru Budi menilai bahwa dalam mengatasi kualitas udara buruk maupun kemacetan di Jakarta membutuhkan partisipasi dari masyarakat.