Mahfud MD Klaim Kantongi Data Jaringan TPPO: Ada di Pemerintah dan Swasta!

PARBOABOA, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku telah mengantongi data jaringan tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Ia mengatakan, jaringan-jaringan tersebut melibatkan kantor pemerintahan dan swasta. Namun, ia enggan membeberkan lebih dalam soal daftar jaringan tersebut.

"Saya sudah punya daftar jaringan itu yang nanti akan diuji sahih dulu," ujar Mahfud melalui Youtube Kemenko Polhukam, dikutip Kamis (6/3/2023).

Sebelumnya, Mahfud telah mengumumkan rencana untuk melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia yang diduga sering terjadi kasus TPPO, salah satunya Batam.

Menurutnya, tindak kejahatan ini dilakukan dengan cara yang sangat kejam, di mana orang-orang dikirim ke luar negeri dan dijadikan sebagai budak. Bahkan, dalam beberapa kasus, orang yang sakit di tengah perjalanan akan dibuang ke laut.

"Kalau sakit dilempar ke laut. Itu kasus seperti itu banyak di dunia ini," kata Mahfud di Masjid Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sabtu (1/4/2023).

Mahfud mengatakan bahwa kasus dengan modus semacam itu juga muncul di Indonesia. Oleh karena itu, ia berjanji akan menindak tegas serta memperkuat pengawasan agar kasus kejahatan itu tidak berulang.

"Indonesia mulai terjerat atau terjebak ke hal-hal seperti itu, di mana kejahatan perdagangan orang itu sudah mulai, oleh sebab itu ya kita tindak. Ada undang-undangnya," kata dia.